BangsamahardikaBangsamahardika
    Facebook Twitter Instagram YouTube
    • Tentang Kami
    • Aduan
    • My Account
    • Logout
    BangsamahardikaBangsamahardika
    • ISU

      Koalisi Masyarakat Sipil: Indonesia gelap masa mengerikan di bawah pemerintahan Jokowi dan Prabowo-Gibran

      February 27, 2025

      Tetap Tersorot Agar Tidak Melorot

      July 8, 2024

      Melawan Stigma dan Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas Mental di Pekan Kesehatan Jiwa Sedunia

      October 18, 2023

      Noktah Hitam Kegagalan Ganjar Pranowo

      July 9, 2023

      Noktah Hitam Kegagalan Prabowo Subianto

      July 7, 2023
    • POPULER

      Koalisi Besar Partai Politik dan Pencederaan terhadap Demokrasi di Indonesia

      August 22, 2024

      Kerja Sama Negara-Negara Maju dalam Solusi Palsu di G7

      May 30, 2023

      Serikat Pekerja sebagai Sarana Perlawanan Kurir Terhadap Sistem Eksploitatif

      April 25, 2023

      Urgensi Bergabung Serikat Buruh di Jogja: Melawan Ketidakadilan dan Memperjuangkan Upah Layak

      March 22, 2023

      Praktek Eksploitatif Magang di Indonesia

      March 22, 2023
    • POLITIKA
      1. PUAN MAHARDIKA
      2. ISU
      3. POLITIKA
      Featured
      POLITIKA

      Tentang Manifesto Politik Pemilihan Umum 2024, Komite Politik Nasional – Partai Buruh, dan Perjuangan Kelas di Indonesia Hari ini

      By Terang Bintang MerahFebruary 3, 2024011 Mins Read
      Recent

      Tentang Manifesto Politik Pemilihan Umum 2024, Komite Politik Nasional – Partai Buruh, dan Perjuangan Kelas di Indonesia Hari ini

      February 3, 2024

      Pemilu 2024 Antara Taktik dan Tujuan Akhir Pilihan Kita

      November 27, 2023

      Against The Wall: Kelompok Anarkis Yahudi di Israel Pro Palestina

      November 2, 2023
    • KULTUR
      1. PROSA
      2. PUISI
      3. ESSAY
      Featured
      KULTUR

      Di Mana Letak “Keadilan” itu?

      By RedaksiSeptember 26, 202301 Min Read
      Recent

      Di Mana Letak “Keadilan” itu?

      September 26, 2023

      Di Balik Pohon Besar Rawamangun

      March 20, 2023

      Manusia Dengan M Besar

      March 20, 2023
    • PUAN MAHARDIKA

      Mengenal Lebih Jauh Peran Perempuan dalam Pergerakan dan Revolusi

      March 8, 2023

      Perempuan Sebagai Korban

      February 21, 2023

      Dua aktivis Thailand Mogok Makan Tuntut Pencabutan Pasal Karet dan Pembebasan Tahanan Politik

      February 12, 2023

      Aksi Solidaritas Untuk Bam dan Tawan

      February 12, 2023
    • SUARA MAHARDIKA

      Melacak Jejak Sumpah Pemuda: Dari Simbolisasi Bahasa Perlawanan hingga Senjata Ideologis Kekuasaan

      March 25, 2025

      Kritik Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI): Agenda Indonesia dalam COP29 Bertentangan dari Keadilan Iklim

      November 12, 2024

      Refleksi Transisi Demokrasi 25 Tahun Reformasi

      May 22, 2023

      Bambang “Pacul” Wuryanto: Fenomena Power Paradox dan Klientelisme Pemilu di Indonesia?

      April 14, 2023

      Diskusi Terbuka LP3ES: Membongkar Demokrasi Viralisme

      March 22, 2023
    • BANGSA MAHASISWA

      Industri Ekstrativisme: Menyejahterakan atau Menyesengsarakan?

      June 13, 2024

      Kritik Kreatif Anak Muda dibungkam KUHP Baru

      December 29, 2023

      Mandeknya Keadilan Tragedi Semanggi ke-2

      September 24, 2023

      Dramaturgi Polarisasi Politik yang Seksi

      April 7, 2023

      Aksi Reformasi Universitas Udayana: Menolak Komersialisasi Pendidikan

      March 17, 2023
    BangsamahardikaBangsamahardika
    Home » Kerja Sama Negara-Negara Maju dalam Solusi Palsu di G7
    POPULER

    Kerja Sama Negara-Negara Maju dalam Solusi Palsu di G7

    RedaksiBy RedaksiMay 30, 2023Updated:December 29, 2023No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Penulis: Miftahul Choir

    Intergovrnmental Panel on Climate Change (IPCC), badan riset PBB mengenai asesmen saintifik perubahan iklim menyebutkan bahwa perubahan kian menjadi masalah mendesak. Pasalnya umat manusia harus menemukan solusi perubahan iklim dengan mencegah kenaikan suhu 1.5 celcius. Angka tersebut diungkapkan pada tahun 2018. Namun lima tahun kemudian, langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencapai angka ideal dianggap jauh, dan masih dikatakan kurang.

    Laporan IPCC menyebutkan bahwa kerusakan akibat perubahan iklim telah terjadi dan akan terus berdampak di masa yang akan datang. Aditi Mukherji, seorang peneliti dan panelis Assessment Report ke-6 menyebutkan bahwa masyarakat terdampak bencana iklim mencapai hampir dari setengah populasi manusia dunia di mana masyarakat marjinal merasakan dampak yang lebih parah.

    Dalam laporan IPCC terbaru disebutkan bahwa kenaikan suhu sebesar 1.1 celcius dibandingkan dengan era pra-revolusi industri telah menyebabkan berbagai bencana di antaranya bidang kesehatan, akses masyarakat terhadap pangan, kerugian ekonomi dan sosial, maupun kerusakan lingkungan hidup manusia.

    Temuan IPCC menjadi salah satu pertimbangan berbagai forum salah satunya adalah Group of Seven (G7) 2023 yang dilaksanakan pada Jumat 19 – 21 Mei 2023 di Jepang. Pertemuan G7 adalah forum negara-negara maju yakni, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Uni-Eropa.

    Selain negara-negara itu, G7 mengundang beberapa negara termasuk Indonesia. Jakartapost (22/05) memberitakan bahwa presiden Joko Widodo yang hadir dalam forum tersebut menagih janji para negara maju untuk memenuhi komitmen transisi ekonomi tradisional menuju ekonomi hijau yang terkesan lambat. Dalam forum tersebut, Presiden RI menggarisbawahi kapasitas pemerintahnya untuk menurunkan angka deforestasi dan rehabilitasi enam ratus ribu hektar lahan bakau.

    Sebelumnya, Indonesia telah mengamankan pendanaan sebesar 20 milliar USD selama 5 tahun pada pertemuan G20 tahun lalu. Dana hibah transisi lingkungan dan pinjaman untuk tujuan transisi menuju ekonomi hijau merupakan bagian dari program Just Energy Transition Partnershio (JETP). Akan tetapi, Indonesia belum mendapatkan akses terhadap pendanaan tersebut.

    Pada Jumat (19/05) aktivis iklim melakukan aksi di depan kedutaan besar Jepang merespon pelaksanaan G7 di Jepang. Aksi tersebut mengangkat isu pendanaan energi fosil dan kritik terhadap pendanaan energi fosil sebagai jalan keluar transisi.

    Aksi depan kedutaan Jepang dipilih karena Jepang merupakan tempat G7 2023. Selain itu, Jepang sebagai salah satu negara anggota G7 mendapat sorotan pasalnya Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang, kerap mempromosikan co-firing ammonia dan hydrogen yang dianggap sebagai transisi iklim. Namun hal tersebut dinilai justru sia-sia dan cenderung melakukan greenwashing.

    Abdul Ghofar, Juru Kampanye Walhi Nasional menyebutkan bahwa pendanaan transisi energi JETP harus menikberatkan dana hibah daripada skema pinjaman. Negara maju yang juga anggota G7 disebutkan memiliki jejak karbon lebih besar jika disbanding negara berkembang sehingga tidak seharusnya membuka jebakan hutang baru, ungkap Abdul Ghofar. Ditambah lagi, metode pembayaran hutang luar negeri masih bergantung pada industry ekstraktif yang identic dengan kerusakan lingkungan ditambah emisi karbon skala besar.

    Editor: Syahdan

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Related Posts

    Koalisi Besar Partai Politik dan Pencederaan terhadap Demokrasi di Indonesia

    August 22, 2024

    Serikat Pekerja sebagai Sarana Perlawanan Kurir Terhadap Sistem Eksploitatif

    April 25, 2023

    Urgensi Bergabung Serikat Buruh di Jogja: Melawan Ketidakadilan dan Memperjuangkan Upah Layak

    March 22, 2023

    Praktek Eksploitatif Magang di Indonesia

    March 22, 2023
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Editors Picks
    Top Reviews
    Bangsamahardika
    Instagram YouTube TikTok Twitter
    • Tentang BM
    © 2025 bangsamahardika.co.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Syarat & Ketentuan

    Bangsamahardika menerima tulisan dengan ketentuan-ketentuan:

    1

    Ditulis dengan mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)

    2

    Panjang tulisan 1.500 hingga 2.500 kata, lebih dari itu bisa dibagi menjadi dua bagian.

    3

    Tulisan membahas berbagai macam jenis tulisan yang disediakan pada rubrik-rubrik yang terbagi di Website

    4

    Tulisan merupakan karya pribadi

    5

    Tulisan/artikel tidak berupa karya plagiarisme

    6

    Dokumen yang dikirimkan tidak berbentuk format PDF melainkan format .docx

    7

    Tulisan wajib merujuk pada fakta dan data dari sumber-sumber rujukan yang kredibel. Data dan rujukan harap dikutip menggunakan tautan langsung (hyperlink) dan/atau daftar referensi.

      OK